RDP Komisi 1 DPRD Sulut, Soroti Persoalan Program Paskibraka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar agenda rutin yang penuh dinamika.

Hari ini, sejumlah kegiatan penting dijadwalkan, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan maladministrasi dalam program Paskibraka Sulut.

Berikut ini Info Kejadian Manado akan memberikan berbagai informasi terbaru dan menarik seputar agenda DPRD Sulut, termasuk perkembangan rapat dan pembahasan penting hari ini.

Rapat Lanjutan Pansus Ranperda Perusahaan Umum Daerah

Selepas ibadah, DPRD Sulut melanjutkan agenda dengan rapat Pansus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sulut. Rapat ini dihadiri oleh anggota Pansus dan sejumlah perangkat daerah terkait.

Perumda Pembangunan Sulut menjadi topik penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan aset dan pembangunan daerah. Dalam rapat, para anggota DPRD dan perangkat daerah membahas berbagai hal mulai dari peraturan internal, mekanisme pengelolaan keuangan, hingga strategi peningkatan pelayanan publik.

Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD pukul 09.00 WITA dan diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola perusahaan daerah.

Kehadiran perangkat daerah penting untuk menjelaskan regulasi, proses administrasi, hingga kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Perumda. Hal ini juga menjadi langkah transparansi DPRD Sulut dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah berjalan sesuai prosedur dan berdampak positif bagi masyarakat.

RDP Komisi 1 Bahas Dugaan Maladministrasi Program Paskibraka

Agenda paling menarik hari ini adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Sulut pada pukul 11.00 WITA. RDP ini mengundang Sekretaris Provinsi (Sekprov), Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta pengurus pemerhati Paskibraka Sulut.

Fokus utama rapat adalah membahas dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan program Paskibraka, program pembinaan bagi calon pengibar bendera pusaka yang dilakukan setiap tahun. Dugaan maladministrasi ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan transparansi, prosedur seleksi, hingga pengelolaan anggaran program.

Para anggota DPRD menekankan pentingnya kejelasan dan akuntabilitas dalam program ini. Mengingat Paskibraka bukan hanya ajang prestasi bagi generasi muda, tetapi juga simbol kebanggaan daerah dan nasional. Dalam rapat, pihak pemerhati Paskibraka diminta memberikan masukan terkait mekanisme seleksi dan pelaksanaan program. Agar tidak terjadi kesalahan administratif yang merugikan peserta maupun instansi pemerintah.

RDP ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki tata kelola program. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas program Paskibraka.

Baca Juga: Persit KCK XIII Merdeka Turun Tangan, Salurkan Bantuan Bagi Anggota Pomdam Terdampak Kebakaran

RDP Dana Hibah Tahun Anggaran 2025 Bersama KPID Sulut

Selain membahas Paskibraka, Komisi 1 DPRD Sulut juga akan melakukan RDP terkait pengelolaan dana hibah tahun anggaran 2025 bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut. Agenda ini juga berlangsung di ruang Komisi 1.

Rapat ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah. Dana hibah menjadi salah satu sumber penting bagi pengembangan lembaga penyiaran dan program publik di Sulut. Sehingga harus dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota DPRD berharap RDP ini dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait alokasi, mekanisme penyaluran, hingga pemantauan penggunaan dana hibah. KPID Sulut diharapkan memberikan laporan yang komprehensif dan terbuka. Agar dana yang dialokasikan benar-benar berdampak bagi masyarakat dan mendukung pengembangan industri penyiaran di daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas DPRD Sulut

Keseluruhan agenda hari ini menunjukkan keseriusan DPRD Sulut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.

Mulai dari pembahasan Ranperda Perumda Pembangunan, RDP dugaan maladministrasi Paskibraka. Hingga RDP dana hibah KPID, semua kegiatan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

Rapat-rapat ini bukan hanya formalitas, tetapi juga sarana DPRD Sulut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan setiap program pemerintah provinsi berjalan sesuai prosedur.

Dengan keterbukaan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, DPRD Sulut berharap dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Manado dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpecaya hanya di Info Kejadian Manado.

---