Lembaga INAKOR Sulawesi Utara mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar dalam program revitalisasi 17 sekolah di Kabupaten Minahasa Utara.
Program yang seharusnya bertujuan memperbaiki infrastruktur dan kualitas pendidikan tersebut diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan meminta sejumlah uang dari kepala sekolah agar proyek dapat berjalan.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Manado.
Dugaan Pungli di Balik Revitalisasi Sekolah
Program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperbaiki fasilitas belajar, laboratorium, ruang guru, hingga sarana sanitasi.
Namun, dalam pelaksanaannya di Minahasa Utara, muncul laporan bahwa sejumlah sekolah harus “menyetor” dana kepada oknum tertentu agar bisa menerima bantuan tersebut.
Dugaan praktik seperti ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pelaksanaan proyek-proyek pendidikan di daerah.
INAKOR menyoroti bahwa pungli dalam program pendidikan bukan sekadar pelanggaran administratif. Tetapi tindakan yang merusak masa depan generasi muda.
Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki ruang kelas dan laboratorium justru berpotensi “bocor” ke pihak yang tidak berhak.
Jika hal ini benar, maka kerugian bukan hanya secara finansial, tetapi juga moral. Karena pendidikan seharusnya menjadi sektor yang paling bebas dari praktik korupsi.
Keterlibatan oknum pejabat daerah dalam kasus semacam ini juga menjadi catatan hitam bagi pelaksanaan program pemerintah yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat.
Langkah INAKOR dan Permohonan Resmi ke KPK
INAKOR Sulut tidak hanya menyuarakan kecurigaan publik, tetapi mengambil langkah konkret dengan surat resmi bernomor 103/DPW-SULUT/INAKOR/X/2025.
Surat itu memuat permintaan agar KPK menelusuri dan memverifikasi informasi tentang pungli revitalisasi sekolah sebagaimana telah diberitakan media.
INAKOR juga meminta supaya KPK bersinergi dengan aparat penegak hukum di daerah serta memperkuat pengawasan agar pelaksanaan program ini berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, INAKOR telah menyampaikan salinan laporan kepada beberapa pihak pengawas dan institusi terkai. Seperti Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, Ombudsman RI, serta aparat hukum di Sulawesi Utara seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah.
Tujuannya agar pengawasan tidak hanya berjalan di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Sehingga semua pihak bertanggung jawab jika terbukti ada penyimpangan.
Baca Juga: Polres Minahasa Usut Dugaan Korupsi Proyek PAMSIMAS Di Manado
Menuju Penegakan Hukum yang Tegas
Kasus dugaan pungli dalam revitalisasi sekolah di Minahasa Utara menjadi ujian nyata bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pengawasan anggaran pendidikan.
KPK diharapkan mampu menunjukkan ketegasan dengan menelusuri jejak aliran dana dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.
Tindakan hukum yang tegas tidak hanya akan memberi efek jera, tetapi juga menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak bermain-main dengan dana publik.
INAKOR Sulut menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar melaporkan dugaan pelanggaran, tetapi juga mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
Mereka berharap agar semua pihak, baik di pusat maupun daerah, bersatu dalam upaya membersihkan dunia pendidikan dari praktik korupsi. Ketika sekolah dijaga dari kepentingan pribadi, maka masa depan anak-anak bangsa akan terlindungi.
Mengapa Kasus Ini Penting?
Pendidikan adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Bukan menjadi ajang pungli yang bisa berubah menjadi beban tambahan bagi kepala sekolah dan masyarakat.
Praktik pungli semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga moral. Karena melemahkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam memperoleh fasilitas pendidikan.
Bila dana revitalisasi dipotong-potong sebelum manfaatnya sampai ke sekolah. Efeknya bisa jauh lebih besar daripada nominal uang yang “hilang”.
Isu ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik, khususnya di sektor pendidikan. Memerlukan pengawasan aktif dari masyarakat selain dari lembaga resmi.
Media, LSM, serta institusi pengawas harus diberdayakan agar transparansi dan akuntabilitas menjadi budaya, bukan hanya jargon.
Dan yang paling penting, ketika publik menyuarakan kejanggalan seperti ini, harus ada respons yang nyata, bukan hanya janji atau klarifikasi tanpa tindakan.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Manado, termasuk insiden keamanan dan bencana alam, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Manado sekarang juga.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari manado.antaranews.com
- Gambar Kedua dari news.okezone.com